SUMBA TENGAH, , nusaaksaranews.com — Kondisi Pasar Baru Waibakul di Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah, menuai sorotan tajam.
Pasar yang dibangun dengan anggaran negara yang tidak sedikit itu kini kondisinya memprihatinkan; mulai dari masalah kebersihan, pengelolaan sampah yang semrawut, hingga banyaknya lapak (los) kosong akibat sepinya aktivitas jual-beli.
Kondisi ini memicu aksi nyata sekaligus kritik keras dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Tengah, Ignasius Hapu Karanjawa.
Bersama jajaran pengurus DPC dan DPAC se-Kabupaten Sumba Tengah, mereka turun langsung menggelar aksi sosial "Jumat Bersih" di pasar tersebut pada Jumat (10/07/2026).
Sentilan Kritis untuk Pemkab dan DPRD.
Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai pemantik kesadaran publik sekaligus potret otentik di lapangan. Ignasius menegaskan bahwa urusan kebersihan dan kenyamanan pasar rakyat merupakan tanggung jawab kolektif seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, sektor pendidikan, kesehatan, hingga masyarakat.
Namun, di balik aksi sosial tersebut, Ignasius menyoroti lemahnya manajemen pasar dan kurangnya kepedulian nyata dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Tengah serta DPRD setempat.
"Kondisi Pasar Baru Waibakul Anakalang sangat membutuhkan sentuhan dan upaya serius dari Pemkab Sumba Tengah serta Anggota DPRD untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sini. Los-los pasar ini sangat bagus, bangunan megah, namun sayang sekali sepi dari penjual dan pembeli," ujar Ignasius didampingi wakil Ketua Demokrat, Drs. Umbu Eda Pajangu, M.Si, kepada awak media di lokasi kegiatan.
Lima Solusi Konkret Mengurai Benang Kusut Pasar Waibakul.
Bukan sekadar mengkritik, Partai Demokrat Sumba Tengah menyodorkan lima poin buah pikiran dan desakan konkret yang ditujukan langsung kepada Pemkab, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan DPRD Sumba Tengah:
1.Reorganisasi Manajemen dan Fasilitas Kebersihan:
Pemerintah daerah didesak segera menata ulang manajemen pasar. Saat ini, tempat pembuangan sampah belum teratur dan ketersediaan tempat sampah sangat minim. Kenyamanan pembeli mustahil tercipta jika pasar kotor.
2.Penertiban Pedagang Liar: Meminta ketegasan pemerintah untuk merelokasi para pedagang yang masih berjualan di luar area pasar atau di pinggir jalan agar bersedia masuk dan memanfaatkan los kosong yang telah disediakan di dalam pasar.
3.Desakan Turun Lapangan: Meminta jajaran eksekutif (Bupati, Wabup, Sekda) dan legislatif (DPRD) untuk tidak menutup mata dan segera turun langsung melihat realita sepinya pasar.
4.Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat: Meminta pimpinan daerah membuat kebijakan atau instruksi yang mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumba Tengah untuk wajib berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Baru Waibakul, bukan di pinggir jalan.
5.Optimalisasi Pajak Rakyat: Ignasius mengingatkan, jika ASN dan pejabat daerah enggan berbelanja di pasar tersebut, hal itu sama saja dengan menyia-nyiakan uang rakyat. Mengingat, pasar megah tersebut dibangun menggunakan dana pajak yang dipungut dari masyarakat. Kehadiran ASN sebagai konsumen strategis dinilai mampu memicu kembali geliat ekonomi yang lesu.
Hingga berita ini diturunkan, media terus berupaya melakukan konfirmasi kepada dinas terkait dan otoritas pengelola Pasar Baru Waibakul mengenai keluhan pedagang serta langkah penataan pasar ke depan. ( Red/ YK)