WAIKELO, SUMBA BARAT DAYA,12/09/26,, nusaaksaranews.com — Sejumlah warga yang tergabung dalam kelompok nelayan yang baru dibentuk di kawasan Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), menggelar aksi sosial membersihkan sampah plastik di sepanjang garis Pantai Waikelo, Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 08.00 WITA.
Selain menjadi kegiatan sosial untuk menjaga kebersihan kawasan pesisir, aksi tersebut juga menjadi momentum bagi para nelayan menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas melaut.
Kelompok Nelayan Pesisir Waikelo merupakan kelompok yang baru dibentuk oleh sejumlah warga pesisir. Hingga kegiatan tersebut berlangsung, kelompok ini belum dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah desa maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Karena itu, para anggota kelompok berharap keberadaan mereka ke depan dapat diverifikasi dan difasilitasi oleh pemerintah desa serta instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Kelompok Nelayan Pesisir Waikelo, Siti Muhamad Jafar, mengatakan kelompok tersebut untuk sementara beranggotakan 12 orang. Ia menyebut seluruh anggota awal telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Siti, kelompoknya berupaya memulai kegiatan secara mandiri sembari berharap adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan nelayan kecil, terutama sarana pendukung untuk melaut.
“Kami memulai dari nol dengan 12 anggota awal yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Puji Tuhan pada hari sabtu (12/09/26), petugas BPJS ketenaga kerjaan telah membagikan Kartu BPJS,ungkapnya. Oleh karena itu Kami membutuhkan perhatian dari dinas terkait untuk pengadaan mesin laut baru dan alat tangkap yang layak agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih aman dan hasil tangkapan dapat meningkat,” ujar Siti.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah setelah kelompok menyelesaikan proses pendataan dan pengukuhan sesuai ketentuan.
Dorong Pemerataan Perhatian bagi Nelayan Kecil.
Aspirasi serupa disampaikan Ketua RT 13 Desa Rada Mata, Sovia Lawi. Ia berharap pemerintah dapat melihat kondisi masyarakat nelayan di tingkat bawah dan memastikan program pemberdayaan menjangkau warga yang membutuhkan.
“Saya berharap Pemkab SBD dan pemerintah desa jeli melihat kondisi masyarakat di bawah. Nelayan kecil juga perlu mendapat perhatian dan kesempatan untuk memperoleh program pemberdayaan sesuai ketentuan,” kata Sovia.
Menurutnya, kebutuhan sarana melaut menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah Desa Siap Kawal Pendataan
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Persiapan Waikelo Bahari, Cornelia Dina Lende Pote, S.M., menyatakan dukungannya terhadap inisiatif warga tersebut.
Cornelia mengatakan pemerintah desa akan membantu mengawal proses pendataan kelompok untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan desa induk dan instansi terkait.
“Kami sangat mendukung inisiatif warga untuk kemajuan Waikelo Bahari. Kami akan membantu mengawal dan memvalidasi data kelompok untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan desa induk maupun pihak terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses tersebut masih membutuhkan pendataan dan koordinasi agar keberadaan kelompok serta kebutuhan anggotanya dapat diketahui secara jelas.
Menjaga Lingkungan Sembari Menunggu Proses Administrasi .
Aksi bersih Pantai Waikelo tersebut menjadi langkah awal kelompok nelayan untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan pesisir sekaligus membangun kebersamaan antarwarga.
Para nelayan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan pesisir.
Di sisi lain, aspirasi mengenai bantuan perahu, mesin laut dan alat tangkap masih berada pada tahap permohonan dan penyampaian kebutuhan. Pemenuhan bantuan tentunya menunggu proses pendataan, verifikasi serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Bagi kelompok nelayan yang baru terbentuk tersebut, aksi bersih pantai menjadi awal untuk membangun organisasi sekaligus menyampaikan kebutuhan mereka secara terbuka kepada pemerintah.
Mereka berharap perhatian terhadap masyarakat pesisir tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat berlanjut pada proses pemberdayaan yang terukur sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.@
(Red/Yoseph Kalumbang).***