SUMBA BARAT DAYA,07/11/26, nusaaksaranews.com — Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya (SBD), Iptu Yakobus K. Sanam, S.H., mengimbau masyarakat agar menaati ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait aktivitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran tanpa izin.Imbauan tersebut disampaikan Yakobus saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak bermaksud menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun mencari nafkah. Namun, setiap aktivitas ekonomi harus tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, alasan memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan aturan hukum.
"Kami meminta masyarakat untuk sadar hukum dan menaati aturan. Memang itu untuk kebutuhan hidup, tetapi kalau cara mencari nafkahnya melanggar aturan, tentu tidak dibenarkan," tegas Yakobus.
Ia juga menekankan bahwa langkah kepolisian bukan bertujuan mencari-cari kesalahan masyarakat ataupun mengabaikan kondisi ekonomi warga. Kepolisian, kata dia, tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat, tetapi penegakan hukum harus berjalan apabila ditemukan pelanggaran.
"Kami tidak ingin terkesan polisi mencari-cari kesalahan masyarakat atau tidak peduli dengan kehidupan masyarakat. Silakan masyarakat mencari nafkah, tetapi harus dengan cara yang sesuai aturan," ujarnya.
Yakobus menjelaskan, apabila ditemukan aktivitas penjualan BBM yang tidak sesuai ketentuan, kepolisian dapat mengambil tindakan pengamanan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
"Kalau kami proses juga, tentu kami mempertimbangkan kondisi masyarakat. Hanya karena satu atau dua liter, kami juga merasa prihatin. Namun, pada prinsipnya, kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pasti kami amankan dan bisa kami proses," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tindakan kepolisian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada malam sebelumnya. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi oleh personel kepolisian.

Pertamini Lede Ngiring.
Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah aktivitas penjualan BBM secara eceran yang menurut keterangan Kasat Reskrim dilakukan tanpa izin.
Ia menegaskan, persoalan yang menjadi perhatian kepolisian bukan semata-mata mengenai harga jual BBM, melainkan juga legalitas atau izin usaha penjualannya.
"Jadi, bukan saja harganya, tetapi tanpa izin. Kalau sesuai dengan aturan, tentu ada ketentuan yang harus dipatuhi, termasuk surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak ada izin, itu yang menjadi persoalan," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Yakobus kembali mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami minta masyarakat patuhi aturan. Kita negara hukum, semua yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan," tutupnya.
Catatan redaksi: Penegakan hukum terhadap aktivitas penjualan BBM perlu tetap mengacu pada ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.@
( Red/ Yoseph Kalumbang).***