TAMBOLAKA, nusaaksaranews.com — Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kian memanas dan menyisakan tanda tanya besar. Terjadi simpang siur data yang mencolok antara pihak produsen (Pupuk Indonesia) dan Dinas Pertanian SBD terkait jumlah riil kuota pupuk, di tengah jeritan petani yang kesulitan mendapatkan hak mereka.
Sengkarut ini mencuat ke permukaan setelah agenda rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) SBD, Agustinus Wokur Kaka, pada Senin (6/7/2026), gagal terlaksana. Rapat yang sedianya mempertemukan Dinas Pertanian, distributor, pihak Pupuk Indonesia (PI), serta organisasi Tani Merdeka Indonesia (TMI) SBD dan awak media tersebut batal akibat ketidakhadiran pihak-pihak kunci.
Misteri "Hilangnya" 8.000 Ton Pupuk Bersubsidi.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten SBD, Kristina Bili, melayangkan kritik tajam terkait transparansi data komoditas bersubsidi ini. Kristina membeberkan adanya perbedaan angka yang sangat signifikan antara pernyataan Admin Pupuk Indonesia wilayah Sumba Raya dan Kepala Dinas Pertanian SBD.
Berdasarkan komunikasi via telepon pada Kamis (2/7/2026), Admin Pupuk Indonesia Sumba Raya berinisial YD menyatakan kepada TMI bahwa ketersediaan pupuk untuk Kabupaten SBD mencapai 13.000 ton (Urea dan NPK). Pupuk tersebut dialokasikan untuk lebih dari 2.900 Kelompok Tani (Poktan) yang datanya diverifikasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Namun, pernyataan berbeda dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian SBD, Frans Tuka. Di hadapan Tim Kementerian Pertanian pada Kamis (2/7/2026), Frans mengklaim stok pupuk aman dan justru menyebut alokasi pupuk Urea dan NPK bersubsidi hanya berjumlah 5.000 ton, dengan realisasi penebusan hingga Juli baru mencapai seribuan ton.
"Jika Admin Pupuk Indonesia mengatakan ada 13.000 ton, sementara Kadis Pertanian menyebut hanya ada 5,000 ton, lalu 8.000 ton sisanya ada di mana? Bagaimana bisa ada selisih sebesar itu? Mengapa petani di bawah masih terus mengeluh tidak mendapat pupuk dan ribut di Toko Matahari?" cecar Kristina Bili di Kantor Pertanian SBD, Senin (6/7/2026).
Kristina juga mempertanyakan kejelasan waktu pendistribusian sisa kuota pupuk tersebut kepada tiga distributor resmi yang ada di Kabupaten SBD.
Dalih Distributor dan Temuan Gudang Tak Layak.
Di sisi lain, karut-marut distribusi di tingkat bawah juga terungkap saat kunjungan kerja Staf Ahli dan Kepala Pusat Kementerian Pertanian pada Kamis sore (2/7/2026).
Pihak Toko Matahari, selaku distributor yang bertanggung jawab atas 6 kecamatan (Kecamatan Balaghar, Kodi Balaghar/Baghedo, Kodi, Kodi Utara, Kota Tambolaka, dan Loura), mengakui adanya kendala logistik yang serius.
Mereka berdalih hanya menerima pasokan pupuk dalam jumlah terbatas—sekitar 1 hingga 2 dump truck—dari distributor utama, CV Duta Sentosa yang berbasis di Kota Kupang. Jarak angkutan yang jauh diklaim menjadi pemicu hambatan penyaluran ke kelompok tani.
Kendati mengeluhkan keterbatasan pasokan, dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim kementerian, ditemukan bahwa stok pupuk sebenarnya masih tersedia di tempat penyimpanan. Namun, kondisi gudang milik distributor tersebut dinilai tidak layak untuk menampung komoditas pupuk dalam skala besar.
Rapat Evaluasi yang Kandas.
Upaya untuk mengurai benang kusut ini sebenarnya coba dimediasi melalui rapat bersama pada Senin siang. Namun hingga pukul 11:00 WITA, silih bergantinya pihak yang berkepentingan urung membuahkan pertemuan.
Saat dikonfirmasi, Admin PI berinisial YD berdalih pihaknya tidak menghadiri undangan karena tidak diundang secara resmi oleh Toko Matahari selaku salah satu pihak terkait. Kecewa dengan ketidakpastian tersebut, pengurus TMI SBD dan awak media akhirnya memilih meninggalkan lokasi.
Hingga berita ini diturunkan, teka-teki perbedaan data ribuan ton pupuk dan hambatan distribusi di Kabupaten SBD masih belum terurai.
Sementara itu, di tingkat tapak, para petani masih harus berhadapan dengan ketidakpastian nasib musim tanam mereka akibat kelangkaan pupuk yang belum kunjung teratasi. (Tim/Red)