TAMBOLAKA, nusaaksaranews.com — Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tambolaka Santo Agustinus menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). PMKRI menilai, persoalan ini telah berdampak serius pada lumpuhnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil.
Aktivis PMKRI menegaskan bahwa anggaran kesehatan yang bersumber dari uang rakyat seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk fasilitas publik, ketersediaan obat-obatan, dan peningkatan layanan medis, bukan untuk memperkaya oknum tertentu.
"Korupsi di sektor kesehatan adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak hidup masyarakat SBD. Ketika anggaran diduga dipangkas untuk kepentingan pribadi, fasilitas kesehatan menjadi lumpuh, obat-obatan langka, dan rakyat kecil yang menjadi korban di garis depan," tulis GERMAS PMKRI dalam pernyataan sikap tertulisnya.
Desak Polres SBD Transparan dan Bebas Intervensi.
Menyikapi kondisi tersebut, PMKRI Cabang Tambolaka mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sumba Barat Daya untuk bertindak tegas, profesional, transparan, dan independen dalam mengusut tuntas kasus ini. Mereka meminta aparat penegak hukum (APH) tidak tunduk pada intervensi elite politik mana pun.
PMKRI mengingatkan agar penegakan hukum tidak sekadar menjadi formalitas atau kosmetik belaka demi menenangkan publik sementara waktu. Masyarakat SBD membutuhkan kepastian hukum yang konkret tanpa adanya perlakuan istimewa kepada pihak-pihak yang terlibat.
"Aparat Penegak Hukum tidak boleh loyo. Penegakan hukum harus hadir laksana pedang keadilan: tajam, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada upaya melokalisir tersangka demi menyelamatkan aktor-aktor besar di balik layar," tegasnya.
Empat Poin Tuntutan GERMAS PMKRI.
Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, GERMAS PMKRI Cabang Tambolaka Santo Agustinus mengeluarkan empat poin tuntutan keras kepada penegak hukum:
1. Usut Tuntas Tanpa Kompromi: Mendesak Unit Tipikor Polres SBD untuk segera membongkar tuntas dugaan korupsi di Dinas Kesehatan SBD dari akar hingga ke pucuk pimpinan tertinggi yang terlibat.
2. Bersihkan dari Intervensi: Menuntut proses penyelidikan dan penyidikan yang steril dari intervensi politik, lobi-lobi bawah meja, ataupun tekanan pihak penguasa.
3. Buka Transparansi ke Publik: Mendesak aparat penegak hukum untuk mengumumkan perkembangan perkara ini secara berkala kepada publik agar masyarakat mengetahui kejelasan penanganan kasus tersebut.
4. Hancurkan Impunitas: Menegaskan dengan keras bahwa tidak ada yang kebal hukum di Sumba Barat Daya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Sumba Barat Daya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya terkait respons atas tuntutan dan jalannya proses hukum perkara tersebut.