KODI, SUMBA BARAT DAYA , nusaaksaranews.com — Tim gabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan evaluasi lapangan guna mengukur asas kebermanfaatan dan dampak infrastruktur di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, Senin (27/7/2026).
Survei ini menyoroti efektivitas sejumlah proyek strategis nasional di wilayah tersebut, utamanya Bendung Kodi serta jaringan Jalan Trans Sumba, terhadap percepatan pengembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Rombongan yang dipimpin oleh perwakilan Kementerian PUPR, Menik, tiba di Bandara Lede Kalumbang pukul 12.00 WITA dan disambut secara adat oleh Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) SBD, Kristina Bili. Tim langsung bergerak menggelar koordinasi tingkat daerah di Kantor Bapperida (Bappeda) SBD guna mengumpulkan data sekunder terkait fungsi serta dampak sosial-ekonomi jaringan infrastruktur PU.
Cek Fungsi hingga Pengambilan Testimoni.
Pendampingan lapangan dilanjutkan bersama Bapperida dan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU SBD menuju lokasi Bendung Kodi pada pukul 13.30 WITA. Di lokasi, tim melakukan verifikasi fungsi, tagging area pemanfaatan air, hingga wawancara mendalam serta dokumentasi video testimoni bersama para petani setempat.
Tak berhenti di situ, tim evaluasi juga menyisir kondisi infrastruktur Jalan Trans Sumba hingga pukul 16.00 WITA untuk menilai sejauh mana konektivitas jalan mendukung rantai pasok hasil pertanian.
Saluran Tersier Absen, Petani Gagal Tanam MT 2.
Meski dibangun sejak tahun 2013 dengan menguras anggaran negara hingga puluhan miliar rupiah, pemanfaatan Bendung Kodi dinilai belum optimal. Pasokan air yang ada belum sepenuhnya menyentuh lahan pertanian rakyat secara berkesinambungan.
Gidion Gheda Bokol (57), petani asal Desa Ana Engge, Kecamatan Kodi Besar, mengungkapkan bahwa ketersediaan air hanya mencukupi untuk Masa Tanam 1 (MT 1). Saat memasuki MT 2 (musim kemarau), produksi pertanian merosot tajam.
"Setelah percetakan sawah baru beberapa tahun lalu, hasil panen lumayan. Tapi kami hanya bisa bertahan di MT 1. Masuk MT 2 kami kesulitan air," ujar Gidion saat diwawancarai tim evaluasi.
Gidion membeberkan dua hambatan utama di lapangan:
Belum adanya saluran tersier, sehingga air dari saluran utama tidak terdistribusi ke petak-petak sawah.
Pendangkalan jaringan sekunder akibat endapan lumpur yang menyumbat aliran air, disamping adanya dugaan penutupan aliran secara sepihak oleh oknum tak bertanggung jawab.
"Bangunan bendung bernilai puluhan miliar ini minim dampak jika saluran tersiernya tidak ada. Kami sangat berharap ada atensi dan intervensi khusus dari Pemerintah Pusat," tegas Gidion.
Tani Merdeka Indonesia Urgenkan Perawatan dan Infrastruktur Pendukung.
Menaggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia SBD, Kristina Bili, menegaskan pentingnya evaluasi berkala dan perawatan berkelanjutan terhadap aset negara. Menurutnya, pemanfaatan uang rakyat (APBN) harus dipastikan berdaya guna demi menunjang agenda program Swasembada Pangan Nasional.
"Bendung Kodi ini ada airnya, tetapi kendala utamanya adalah tidak adanya saluran tersier serta minimnya pemeliharaan rutin. Saluran sekunder sering tersumbat sedimentasi lumpur," terang Kristina.
Ia meminta agar Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik bendung utama, melainkan menyelesaikan seluruh rantai konektivitas irigasi hingga ke tingkat tersier dan menjamin skema perawatannya.
"Infrastruktur ini dibangun dari pajak rakyat. Sudah sepatutnya dirawat dan difungsikan secara utuh agar petani mendapat pelayanan air secara adil dan berkelanjutan," pungkasnya.
KemenPUPR Kecewa Kadistan Absen, Ancam Tarik Pengelolaan Aset ke Pusat.
Saat meninjau langsung Bendung Kodi pada Senin (27/7/2026) pukul 16.00 WITA, Ketua Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Nasional dan Wilayah II Kementerian PUPR, Menik, menyayangkan ketidakhadiran pihak Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Sumba Barat Daya dalam agenda evaluasi strategis tersebut.
Menik secara tegas menyoroti pemanfaatan aset negara bernilai fantastis itu yang belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat petani.
"Sangat disayangkan, aset negara dengan anggaran yang begitu fantastis ini pemanfaatannya belum maksimal. Kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Jika aset yang telah diserahterimakan ke daerah ini memang tidak dirawat dengan baik, hal ini akan menjadi bahan evaluasi serius untuk mengembalikan pengelolaannya ke pemerintah pusat," ujar Menik di lokasi Bendung Kodi.
Ia menambahkan, pengambilalihan kembali penanganan oleh pusat bertujuan agar infrastruktur tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan difungsikan secara optimal.
"Langkah ini penting agar Bendung Kodi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung secara optimal program prioritas pemerintah dalam mewujudkan Swasembada Pangan Nasional," tegasnya.(Red/Yoseph Kalumbang)***