JAKARTA,12/09/26,, nusaaksaranews.com — Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyoroti kinerja Kepolisian Resor (Polres) Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, terkait sejumlah persoalan penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menyampaikan sorotan tersebut kepada awak media, Jumat (11/9/2026). Ia meminta jajaran kepolisian memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang menurutnya telah menjadi perhatian publik.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan aktivitas penyelundupan ternak serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tersebut.
“Kami mendapatkan laporan jika ada oknum polisi yang malah jadi beking penyelundupan ternak,” kata Gabriel.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dan tudingan yang disampaikan KOMPAK Indonesia. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada dasar hukum atau putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa anggota kepolisian tertentu terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut.
Karena itu, dugaan keterlibatan aparat tersebut masih memerlukan verifikasi, klarifikasi, serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Lalu Lintas Ternak Turut Menjadi Sorotan.
Di sisi lain, berdasarkan penelusuran wartawan dan informasi yang dihimpun dari lapangan, persoalan lalu lintas ternak, termasuk dugaan pengiriman ternak yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan, turut menjadi perhatian masyarakat di wilayah SBD.
Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap dokumen lalu lintas ternak, pihak pengirim dan penerima, serta ketentuan perizinan dan kesehatan hewan yang berlaku.
KOMPAK Indonesia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, terutama apabila terdapat laporan masyarakat atau informasi yang dapat diverifikasi mengenai dugaan pelanggaran hukum.
Distribusi Pertalite Juga Disorot.
Selain persoalan lalu lintas ternak, Gabriel Goa menyoroti pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah SBD.
Menurut Gabriel, persoalan distribusi Pertalite telah berulang kali menjadi perhatian masyarakat. Ia menyinggung adanya laporan mengenai dugaan pengisian berulang oleh kendaraan tertentu serta dugaan praktik penimbunan.
“Sudah viral sekian lama, tapi kok Kapolres hanya diam. Kenapa tidak menggerakkan anggota untuk melakukan penindakan?” ujar Gabriel.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan penilaian dari KOMPAK Indonesia terhadap respons aparat kepolisian.
KOMPAK Indonesia juga menyebut telah menerima laporan mengenai dugaan praktik penimbunan Pertalite. Namun, dugaan tersebut belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti oleh instansi yang berwenang.
Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dinilai penting untuk memastikan penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat yang berhak memperoleh manfaat tidak dirugikan.
Gabriel juga menyinggung potensi persoalan sosial yang dapat muncul apabila distribusi BBM bersubsidi tidak diawasi secara optimal, termasuk terkait antrean dan akses masyarakat terhadap bahan bakar.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, masyarakat yang membutuhkan justru bisa dirugikan,” katanya.
Perkara Dinkes Diminta Tidak Jalan di Tempat.
Persoalan lain yang menjadi sorotan KOMPAK Indonesia adalah perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya.
Gabriel meminta aparat penegak hukum memberikan informasi mengenai perkembangan perkara tersebut sesuai kewenangan dan tahapan hukum yang sedang berjalan.
Menurut dia, perkembangan suatu perkara perlu disampaikan secara transparan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, terutama apabila perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan atau pengelolaan keuangan negara.
“Kami khawatir kalau penanganannya sudah kemasukan angin dan hendak dipetieskan,” ujar Gabriel.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran dan penilaian KOMPAK Indonesia. Adapun benar atau tidaknya dugaan tindak pidana, termasuk status suatu perkara, tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan.
Karena itu, istilah seperti “dipetieskan” dalam berita ini ditempatkan sebagai pernyataan narasumber dan bukan sebagai kesimpulan redaksi.
KOMPAK Indonesia Minta Kinerja Kapolres Dievaluasi.
Atas sejumlah persoalan tersebut, KOMPAK Indonesia meminta agar kinerja Kapolres SBD, AKBP Harianto Rantesalu, dievaluasi.
Menurut Gabriel, evaluasi diperlukan untuk memastikan penanganan laporan masyarakat, pengawasan terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum, serta pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat berjalan secara optimal.
“Kami segera meminta Kapolri memerintahkan Kapolda NTT untuk mengevaluasi kinerja Kapolres SBD,” pungkas Gabriel.
Wartawan Telah Meminta Konfirmasi.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, wartawan telah meminta konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres SBD melalui pesan WhatsApp mengenai sejumlah persoalan yang disoroti KOMPAK Indonesia, antara lain perkembangan penanganan dugaan penyelundupan ternak, informasi mengenai kemungkinan adanya laporan terkait dugaan keterlibatan anggota, serta status penanganan perkara Dinkes.
Wartawan juga meminta tanggapan terkait kritik KOMPAK Indonesia terhadap kinerja Polres SBD.
Pesan konfirmasi tersebut telah terbaca oleh yang bersangkutan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres SBD.
Berita ini tetap terbuka untuk diperbarui apabila pihak Polres SBD maupun pihak terkait lainnya menyampaikan klarifikasi, data, atau informasi tambahan yang relevan.@
(Red/Yoseph Kalumbang)***