SUMBA BARAT DAYA,24/09/26,, nusaaksaranews.com — Pengembangan komoditas kopi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, didorong tidak berhenti pada peningkatan luas areal dan produksi. Penguatan mutu, pendampingan berkelanjutan, pascapanen, hilirisasi, pendaftaran varietas apabila memenuhi persyaratan, hingga perluasan akses pasar menjadi bagian penting yang ditekankan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Kopi di Desa Lagalete, Kecamatan Wewewa Barat, Rabu (23/9/2026).
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Pertanian, H. Ir. Nandang Sudrajat, M.M., saat memberikan pemaparan kepada peserta Bimtek.
Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dan pendampingan dari unsur terkait, antara lain Kepala BBPP Kupang Roby Darmawan dan Kepala SMKPP Negeri Kupang Bogart K. Watuwaya, serta unsur pendamping lainnya.
TARGET 500 HEKTARE, BUKAN SEKADAR PERLUASAN LAHAN.
Dalam pemaparannya, Nandang menyampaikan bahwa pengembangan kopi di SBD memiliki peluang untuk diperluas hingga 500 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan.
Ia mendorong petani dan pihak terkait agar peluang tersebut dimanfaatkan secara serius, dengan tetap memperhatikan kesiapan lahan, teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, produktivitas, mutu hasil serta pendampingan teknis.
“Ditantang oleh Pak Dirjen, mau berapa,” ujar Nandang saat menjelaskan peluang pengembangan areal kopi tersebut.
Namun, Nandang mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh luas lahan.
Menurutnya, penambahan areal harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kualitas kopi. Tanpa pendampingan dan pengelolaan yang baik, perluasan lahan berpotensi tidak menghasilkan peningkatan nilai ekonomi yang sebanding bagi petani.
Karena itu, Bimtek tidak boleh berhenti pada kegiatan sehari. Pendampingan di lapangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perkembangan tanaman, produktivitas dan karakteristik hasil kopi SBD dapat diketahui secara lebih terukur.
Apabila dalam proses pengembangan ditemukan karakteristik kopi yang memenuhi persyaratan sebagai varietas unggul, Nandang menyampaikan bahwa proses pendaftarannya dapat didorong melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
PUPUK SUBSIDI: DIMINTA DIKAWAL, BUKAN SEKADAR DIBICARAKAN.
Selain pengembangan areal dan kualitas kopi, persoalan akses terhadap pupuk bersubsidi turut menjadi perhatian dalam Bimtek.
Nandang menyampaikan bahwa komoditas kopi telah memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Karena itu, data kelompok tani dan anggota kelompok perlu dipastikan tercatat melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah sehingga petani yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pupuk sesuai ketentuan.
Dalam forum tersebut, Nandang juga menyampaikan informasi mengenai adanya petani yang disebut membeli pupuk dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga yang disebutnya sebagai harga subsidi.
“Di Sumba Barat Daya ini ada indikasi pupuk dipermainkan. Saya dapat informasi, ada yang membeli pupuk dengan harga Rp6.000 per kilogram, padahal pupuk subsidi sekitar Rp1.800 per kilogram,” ujar Nandang.
Pernyataan tersebut merupakan informasi dan kekhawatiran yang disampaikan Nandang dalam forum Bimtek, sehingga belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, antara lain mengenai jenis pupuk, sumber pupuk, lokasi transaksi, pihak yang menjual, status pupuk yang diperjualbelikan, harga resmi yang berlaku, bukti transaksi serta mekanisme distribusinya.
Dengan kata lain, persoalan tersebut perlu dibuktikan melalui data dan dokumen, bukan hanya berdasarkan informasi lisan.
Nandang, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia, meminta penyuluh pertanian ikut mengawal petani agar setiap persoalan terkait akses pupuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Ia juga mendorong kelompok tani berkoordinasi dengan penyuluh sehingga data petani dapat diinput melalui sistem yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau ada kesulitan, nanti laporkan,” tegasnya.
Nandang juga meminta petani yang menemukan perbedaan harga atau mengalami persoalan dalam memperoleh pupuk untuk mencatat informasi dan menyimpan bukti transaksi.
Langkah tersebut penting agar setiap laporan dapat diperiksa berdasarkan data, sehingga apabila terdapat persoalan dalam distribusi pupuk dapat ditelusuri secara objektif dan apabila terjadi kekeliruan informasi, dapat pula diluruskan secara terbuka.
KOPI SBD: DARI PRODUKSI MENUJU HILIRISASI DAN PASAR EKSPOR.
Dalam pemaparannya, Nandang yang didampingi Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia SBD Kristina Bili, juga menekankan pentingnya hilirisasi.
Menurutnya, pengembangan komoditas perkebunan tidak seharusnya berhenti pada produksi bahan mentah. Kopi SBD perlu diarahkan menuju produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, sepanjang kualitas dan kontinuitas produksinya mampu dijaga.
“Jangan panen, petik-petik, kemudian ekspor. Harus diolah dulu,” kata Nandang.
Pengolahan hasil, menurutnya, dapat memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang pengembangan berbagai produk turunan dengan bentuk dan kemasan yang lebih beragam.
Karena itu, peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan penguatan proses pascapanen, pengolahan dan pemasaran.
Nandang juga mendorong petani mengikuti pendampingan secara konsisten agar kualitas produksi dapat dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.
PERHUTANAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN LAHAN.
Dalam kesempatan yang sama, Nandang turut menjelaskan pemanfaatan lahan melalui program perhutanan sosial.
Ia hadir dari Jakarta didampingi Nani Suwarni, S.P., M.Si., Pemeriksa PVT Ahli Madya, bersama sejumlah rekan dari unsur terkait.
Nandang menyampaikan bahwa masyarakat yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial memiliki dasar pemanfaatan lahan sesuai jangka waktu dan ketentuan yang berlaku dalam program tersebut.
Masyarakat yang masih menggarap kawasan yang memungkinkan untuk diajukan melalui skema perhutanan sosial juga didorong mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurut Nandang, pemanfaatan lahan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pengembangan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi.
Namun, produksi tetap harus diikuti peningkatan nilai tambah.
“Kopi itu untuk ekspor, kelapa itu untuk ekspor, tetapi harus diolah dulu,” ujarnya.
500 HEKTARE AKAN DIUJI OLEH HASIL, BUKAN HANYA LUAS AREAL.
Rencana pengembangan kopi hingga 500 hektare di tujuh kecamatan di SBD kini menjadi salah satu agenda pengembangan komoditas yang membutuhkan kesinambungan antara pemerintah, petani, penyuluh, tenaga pendamping dan pelaku usaha.
Tantangannya bukan hanya membuka atau menanam lahan baru.
Produktivitas, kualitas bibit dan tanaman, ketersediaan sarana produksi, akses pupuk, pengelolaan pascapanen, hilirisasi, kontinuitas produksi serta kepastian pasar akan menjadi bagian yang menentukan keberlanjutan program.
Karena itu, pesan utama Nandang dalam Bimtek tersebut bukan sekadar mengejar angka 500 hektare, tetapi memastikan setiap perluasan areal memiliki dukungan teknis dan pendampingan yang memadai.
Penyuluh dan tenaga pendamping diharapkan tetap mengikuti perkembangan tanaman dan produksi petani setelah Bimtek selesai.
Di sisi lain, informasi mengenai dugaan perbedaan harga pupuk bersubsidi yang disampaikan dalam forum tersebut juga membutuhkan tindak lanjut berbasis data.
Jika benar terdapat persoalan dalam distribusi pupuk, maka harus dapat ditelusuri berdasarkan bukti dan mekanisme distribusi yang berlaku. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, klarifikasi juga perlu diberikan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Dengan demikian, pengembangan kopi SBD tidak berhenti pada seremoni Bimtek atau penambahan angka luas tanam.
Ukuran akhirnya berada pada sejauh mana petani memperoleh pendampingan, sarana produksi yang sesuai ketentuan, peningkatan kualitas hasil, nilai tambah melalui hilirisasi dan akses pasar yang berkelanjutan.
H. Ir. Nandang Sudrajat, M.M. menutup pemaparan di hadapan Kepala BBPP Kupang Roby Darmawan, Kepala SMKPP Negeri Kupang Bogart K. Watuwaya, Jose De. A. Freites dari Kupang, Nani Suwarni, S.P., M.Si. Dari Puslit Koka ; Novie Pranata Erdiansyah, SP, M.Si. Andi Dharmawan, SPT, unsur pembawa materi serta para peserta Bimtek Pengembangan Kopi di Desa Lagalete.@
(Red/Yoseph Kalumbang).***