Sumba Barat Daya, nusaaksara.com — Salah satu penyakit sosial yang paling akut dan menghambat kedewasaan demokrasi di negeri ini adalah suburnya budaya memuja pejabat secara berlebihan.
Begitu seseorang menduduki kursi kekuasaan—baik di tingkat daerah maupun pusat—seketika atmosfer sosial di sekitarnya berubah. Ada kecenderungan sebagian masyarakat menunduk terlalu dalam, menyaring kritik terlalu ketat, bahkan memperlakukan mereka layaknya entitas yang maksum (tak pernah salah).
Kita harus menegaskan kembali khitah konstitusi: mereka bukan raja. Mereka adalah warga negara yang sedang diberi mandat sementara untuk mengurus urusan publik.
Warisan Mental Budak
Sikap mengagungkan jabatan secara membabi buta bukanlah wujud dari keluhuran budi atau sopan santun. Secara sosiologis, ini adalah residu mental feodal yang belum terkikis habis. Kita sering terjebak dalam kekeliruan epistemologis, mengira bahwa menghormati pemimpin berarti harus menyanjungnya tanpa jeda.
Padahal, dalam sistem republik, penghormatan tertinggi kepada seorang pejabat publik justru diberikan melalui pengawasan yang ketat dan tuntutan akuntabilitas yang rasional. Seorang pejabat tidak disumpah di bawah kitab suci untuk menerima pujian, melainkan untuk bekerja, melayani, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah pajak masyarakat yang mereka gunakan.
Lingkaran Setan "Asal Bapak Senang".
Ketiadaan kritik yang objektif di ruang publik berpotensi melahirkan blind spot (titik buta) kekuasaan. Ketika seorang pejabat dikelilingi oleh para pemuji dan barisan "asal bapak senang", kepekaan sosial mereka akan tumpul.
Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, hilangnya kontrol publik adalah hulu dari penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Ketika kritik publik dianggap sebagai serangan personal dan sanjungan buta dianggap sebagai kesetiaan, maka akuntabilitas runtuh. Dari sinilah potensi maladministrasi dan korupsi mulai mengakar.
Kritik adalah Konstitusional, Bukan Kriminal.
Masyarakat yang cerdas hukum harus paham bahwa mengkritik kinerja pejabat publik dilindungi oleh undang-undang sepanjang koridornya adalah kinerja dan kebijakan, bukan wilayah domestik atau privasi personal. Berdasarkan KEJ dan aturan hukum positif, kritik yang berbasis pada fakta objektif dan demi kepentingan publik (kebijakan yang merugikan rakyat, misalnya) adalah ekspresi demokrasi yang sah, bukan pencemaran nama baik.
Rakyat yang berdaulat tidak sejatinya membungkuk di hadapan jabatan. Hubungan antara rakyat dan pejabat adalah hubungan kontraktual-demokratis, bukan hierarki kasta. Pejabat adalah pelayan publik yang digaji dari keringat pembayar pajak. Oleh karena itu, memosisikan diri secara setara sebagai mitra dialog sekaligus pengawas adalah kewajiban warga negara.
Kesimpulan.
Jika bangsa ini ingin melompat menjadi negara maju, transformasi yang paling mendesak bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan dekonstruksi mental. Kita harus menyembuhkan diri dari sindrom pengagum jabatan.
Apresiasi sepatutnya diberikan secara proporsional kepada mereka yang berprestasi, namun koreksi keras harus dilayangkan kepada mereka yang melalaikan amanah. Jangan ada lagi ruang bagi kultur "cium tangan kekuasaan" di dalam negara yang mengaku meletakkan kedaulatan di tangan rakyat.
Sebab pada akhirnya, kemunduran sebuah bangsa jarang sekali disebabkan semata-mata oleh pejabat yang lalim, melainkan lebih sering diakibatkan oleh masyarakatnya yang memilih diam, terlalu silau oleh kilau jabatan, dan takut untuk menegur.#
Redaksi. Yoseph Kalumbang.