JAKARTA, 8 September 2026 , nusaaksaranews.com — Persoalan sarana produksi, keterlambatan bibit, akses pupuk hingga rendahnya nilai tambah komoditas kopi menjadi sejumlah aspirasi yang dibawa Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kristina Bili, dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kristina Bili bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian sekaligus Sekjen TMI, Ir. H. Nandang Sudrajat, M.M.
Kristina menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya masih menjadi kebutuhan penting bagi petani di Kabupaten SBD. Di antaranya kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand tractor, traktor besar, cultivator, combine harvester, hingga alat penyemprot.
Selain alsintan, kebutuhan petani yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mencakup ketersediaan benih jagung, padi dan hortikultura serta pupuk organik maupun non organik.
“Persoalan bibit yang selalu terlambat pada musim tanam dan pembagian pupuk yang dirasakan berbelit-belit juga menjadi keluhan petani. Administrasi yang panjang membuat petani kesulitan memperoleh pupuk,” ujar Kristina.
Menurut Kristina, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan ketepatan waktu musim tanam dan produktivitas petani.
Hilirisasi Kopi Jadi Pembahasan.
Selain menyampaikan kebutuhan sarana produksi pertanian, pertemuan tersebut juga membahas pengembangan dan hilirisasi komoditas kopi di Kabupaten SBD.
Kristina, yang didampingi Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, Sigit Prihandoko, M.Sc., menyampaikan kondisi serta tantangan pengembangan kopi di wilayah SBD.
Ia menyebut terdapat enam kecamatan yang menjadi wilayah penghasil kopi, yakni Wewewa Utara, Wewewa Timur, Wewewa Tengah, Wewewa Barat, Wewewa Selatan dan Loura.
Menurutnya, masing-masing wilayah memiliki kondisi dan tantangan tersendiri dalam pengembangan komoditas kopi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah kopi sehingga manfaat ekonomi yang diterima petani dapat lebih optimal.
“Petani kopi Sumba Barat Daya membutuhkan dukungan agar komoditas kopi tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan melalui proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani,” kata Kristina.
Pembahasan hilirisasi tersebut mencakup penguatan rantai pasok serta kebutuhan dukungan dari sektor hulu hingga hilir.
Dorong Sinkronisasi Program dengan Kebutuhan Petani
Kristina mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan di lapangan sekaligus menyelaraskannya dengan arah kebijakan dan program Kementerian Pertanian.
Menurut dia, sejumlah kebutuhan prioritas petani SBD perlu dipetakan agar program pemerintah yang nantinya dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
“Yang kami sampaikan adalah kondisi dan kebutuhan petani di Sumba Barat Daya. Harapannya, program kementerian dapat diselaraskan dengan kebutuhan nyata di lapangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” ujarnya.
Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani serta pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat.
Kristina menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan yang diberikan dalam pertemuan tersebut, terutama terkait pengembangan komoditas kopi dan penguatan sektor perkebunan di Kabupaten SBD.
“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, arahan dan komitmen yang diberikan dalam mendukung pengembangan kopi serta penguatan sektor perkebunan di Kabupaten Sumba Barat Daya,” tutup Kristina Bili.
(Red/ Yoseph Kalumbang).***