MUNDUR DARI WAPRES, GIBRAN BERPOTENSI TERIMA PENSIUN RP20,16 JUTA DAN FASILITAS NEGARA.

Oleh: Redaksi
Jumat, 13 Nov 2026 | 11:38 WITA 4 menit baca 25 dibaca
MUNDUR DARI WAPRES, GIBRAN BERPOTENSI TERIMA PENSIUN RP20,16 JUTA DAN FASILITAS NEGARA.
MUNDUR DARI WAPRES, GIBRAN BERPOTENSI TERIMA PENSIUN RP20,16 JUTA DAN FASILITAS NEGARA. Sumber: Istimewa

JAKARTA,13/11/26,, nusaaksaranews.com — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat pada statusnya sebagai mantan wakil presiden.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut berpotensi memperoleh pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta per bulan, serta sejumlah fasilitas negara lainnya apabila proses pemberhentiannya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas mantan presiden maupun wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 UU tersebut ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Sementara itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.

Dengan demikian, apabila pemberhentian Gibran diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan tersebut, ia berpotensi memperoleh hak pensiun beserta fasilitas yang diatur bagi mantan wakil presiden.

PENSIUN POKOK RP20,16 JUTA PER BULAN.

Besaran pensiun mantan wakil presiden mengacu pada gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.

Berdasarkan ketentuan gaji yang berlaku, gaji pokok wakil presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan.

Karena pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, nilai pensiun yang menjadi dasar perhitungan mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.

Besaran tersebut merupakan pensiun pokok dan tidak termasuk tunjangan jabatan yang diterima ketika masih menjabat sebagai wakil presiden.

Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

RUMAH, KENDARAAN, HINGGA BIAYA RUMAH TANGGA.

Hak mantan wakil presiden tidak hanya terbatas pada pensiun bulanan. Negara juga mengatur sejumlah fasilitas penunjang setelah seseorang mengakhiri masa jabatannya.

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Selain itu, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Ketentuan teknis mengenai rumah kediaman tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

Dalam ketentuan tersebut, tanah untuk rumah kediaman mantan presiden dan wakil presiden di wilayah Jakarta dapat memiliki luas maksimal 1.500 meter persegi. Sementara luas bangunan juga memiliki batas maksimal 1.500 meter persegi.

Batas tersebut merupakan standar maksimal penyediaan rumah kediaman, bukan berarti setiap mantan wakil presiden otomatis menerima rumah dengan luas tanah dan bangunan sesuai batas maksimal tersebut.

Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon sesuai ketentuan yang berlaku.

BIAYA KESEHATAN DAN PENGAMANAN.

Fasilitas lainnya adalah pembiayaan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya ditanggung oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengamanan mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Wakil Presiden, Beserta Keluarganya.

Pasal 20 aturan tersebut mengatur bahwa mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan selama seumur hidup sejak berakhirnya masa jabatan.

Pelaksanaan pengamanan dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk pelibatan unsur pengamanan terkait.

HAK PENSIUN DIMULAI SETELAH PEMBERHENTIAN.

Meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), proses pemberhentiannya tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui rapat gabungan dan tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Sementara itu, Pasal 10 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka kemungkinan timbulnya hak pensiun dan fasilitas negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Namun, hak tersebut tidak dapat dianggap telah terealisasi hanya berdasarkan penyerahan surat pengunduran diri. Pemberian hak keuangan dan fasilitas negara tetap bergantung pada penyelesaian proses pemberhentian serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai hak tersebut menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik, mengingat pensiun dan fasilitas yang diberikan bersumber dari keuangan negara.@

(Red/Yoseph Kalumbang).***

R

Penulis Laporan

Redaksi

Jurnalis NusaAksaraNews yang berfokus pada liputan mendalam nasional.

Lihat Profil

Komentar

0 Tanggapan

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan pada artikel ini.

Komentar
Share WhatsApp