Jakarta,22/09/26,, nusaaksaranews.com — Rencana pengembangan bioetanol di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, mendapat perhatian dari Anie's Ole. Ia mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun meminta agar rencana tersebut tidak berhenti pada forum rapat dan pernyataan komitmen.
Anie's Ole menilai kehadiran Bupati Sumba Barat Daya dalam rapat koordinasi Program Khusus Bioethanol bersama Menteri Pertanian merupakan langkah yang patut diapresiasi. Menurutnya, pengembangan bioetanol dapat menjadi peluang untuk mendorong hilirisasi hasil pertanian sekaligus membuka alternatif pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung dan ubi kayu.
“Setiap program yang benar-benar membawa kemajuan bagi Sumba Barat Daya tentu harus kita dukung. Termasuk rencana pengembangan bioetanol yang saat ini sedang dibahas pemerintah pusat bersama sejumlah kepala daerah,” kata Anie's Ole.
Namun, Anie's menegaskan, perhatian masyarakat tidak seharusnya berhenti pada kehadiran kepala daerah dalam rapat koordinasi di tingkat pusat.
“Bagi saya, persoalannya bukan hanya Bupati hadir rapat di Jakarta. Yang jauh lebih penting adalah setelah pulang dari Jakarta, apa yang akan dikerjakan di Sumba Barat Daya?” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten SBD menjelaskan secara terbuka tindak lanjut konkret dari program tersebut kepada masyarakat, khususnya petani yang nantinya berpotensi menjadi pelaku utama dalam penyediaan bahan baku.
Menurut Anie's, pemerintah perlu menjelaskan sejak awal mengenai luas lahan yang akan disiapkan, lokasi pengembangan, komoditas yang diprioritaskan, petani yang akan dilibatkan, hingga mekanisme penyediaan bibit dan pupuk.
“Kalau memang SBD mau masuk dalam pengembangan bioetanol, Pemerintah Kabupaten harus terbuka kepada masyarakat. Berapa luas lahan yang disiapkan? Di kecamatan mana? Komoditas apa yang paling cocok dikembangkan, apakah tebu, jagung atau ubi kayu? Siapa yang akan menjadi petaninya? Dari mana bibitnya? Bagaimana pupuknya?” katanya.
Tidak hanya pada aspek budidaya, Anie's juga mempertanyakan kepastian pasar dan fasilitas pengolahan hasil pertanian.
“Siapa yang membeli hasil produksi petani? Di mana pabrik atau fasilitas pengolahannya?” lanjutnya.
Bagi Anie's, pertanyaan tersebut penting dijawab sejak awal agar petani tidak hanya didorong meningkatkan produksi tanpa memperoleh kepastian mengenai penyerapan hasil panen.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan model bisnis apabila pengembangan bioetanol nantinya melibatkan pihak swasta atau investor.
“Kalau nanti melibatkan investor, siapa investornya? Bagaimana pola kerja sama dengan petani? Bagaimana harga komoditas ditentukan? Apakah masyarakat lokal hanya menjadi penyedia lahan dan tenaga kerja, atau benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi yang adil?” ujarnya.
Anie's menilai keterbukaan mengenai pola kemitraan penting karena keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada kepastian pasar, harga, pendampingan, infrastruktur dan posisi petani dalam rantai usaha.
Ia juga mengingatkan agar petani tidak menanggung risiko terbesar apabila program belum memiliki kesiapan dari sisi hilir.
“Jangan sampai petani diminta membuka lahan besar-besaran dan menanam, tetapi ketika panen justru kebingungan mencari pasar. Program nasional harus memberikan kepastian, bukan hanya terlihat bagus di atas kertas,” katanya.
Menurut Anie's, dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti masyarakat harus berhenti bertanya dan melakukan pengawasan.
“Justru karena program ini disebut strategis, pengawasannya juga harus serius,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten SBD segera menyampaikan kepada publik hasil konkret yang diperoleh dari pertemuan tersebut, termasuk tindak lanjut, target lahan, tahapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya.
“Jangan sampai setelah rapat nasional selesai, semuanya ikut selesai,” katanya.
Anie's mendorong agar apabila program bioetanol benar-benar akan dikembangkan di SBD, pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas, menetapkan target secara bertahap, melibatkan petani sejak awal, memastikan pasar, serta menyiapkan infrastruktur pendukung.
“Kalau memang bioetanol akan menjadi salah satu jalan baru pengembangan pertanian SBD, kerjakan dengan serius. Buat roadmap yang jelas. Tentukan target per tahun. Libatkan petani sejak awal. Pastikan pasar tersedia. Siapkan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Menurut Anie's, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penonton dari program besar yang dikembangkan atas nama pembangunan daerah.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan program pada akhirnya harus dapat dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat dan petani.
“Kita sudah terlalu sering mendengar istilah ‘potensi besar’, ‘peluang besar’, ‘program strategis’ dan ‘komitmen pemerintah’. Sekarang masyarakat membutuhkan satu hal yang jauh lebih sederhana: hasil,” tegas Anie's.
Ia menyatakan tetap mendukung rencana pengembangan bioetanol sepanjang program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat Sumba Barat Daya.
“Bioetanol boleh menjadi program besar. Tetapi jangan sampai akhirnya hanya besar dalam pemberitaan, kecil dalam pelaksanaan, dan tidak terasa manfaatnya bagi rakyat Sumba Barat Daya,” pungkasnya.@
(Red/ Yoseph Kalumbang).***